Selamat Datang di

Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu menyelenggarakan pelayanan kebersihan sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui pengaturan mekanisme pemungutan Retribusi oleh pihak yang membantu pemungutan secara transparan dan akuntabel. Mengingat Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam mengubah ketentuan Pasal 4 mengenai pelaksana pemungutan Retribusi, pihak yang membantu pemungutan yaitu Perumda Air Minum dan Bank Kalbar beserta mekanisme rekonsiliasi dan penyetorannya, tata cara pembayaran Retribusi atas jasa pengelolaan, pengangkutan, dan penyediaan lokasi pembuangan sampah, bentuk pemungutan Retribusi melalui rekening air, karcis, Quick Response Code Indonesian Standard, SKRD, dan Virtual Account, serta tempat pembayaran Retribusi, guna mewujudkan tata kelola pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat Kota Pontianak.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak, Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu menetapkan pengaturan mengenai tata cara pemungutan Retribusi atas pemberian Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya berada dalam Daerah. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman bagi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam menetapkan objek, subjek, dan wajib Retribusi, menentukan besaran Retribusi berdasarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA), serta mengatur tata cara penetapan, pembayaran, dan penyetoran Retribusi melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), guna memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi sekaligus mengoptimalkan kontribusi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap pendapatan asli Daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang terjadi setelah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2026, Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2026. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam mengubah ketentuan Lampiran RKPD Tahun 2026, yang mencakup penyesuaian arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan Daerah, guna menyelaraskan dokumen perencanaan tahunan daerah dengan kondisi aktual sekaligus tetap menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kota Pontianak untuk tahun 2027, dengan sistematika yang mencakup pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan Daerah, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan penutup, guna menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2027.

Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kependudukan dan kualitas penduduk yang optimal serta menjamin pemenuhan hak dasar penduduk, perlu dilakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penyeimbangan persebaran penduduk, optimalisasi pembangunan keluarga, dan penataan administrasi kependudukan; bahwa pelaksanaan pembangunan kependudukan perlu diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045.

Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kependudukan dan kualitas penduduk yang optimal serta menjamin pemenuhan hak dasar penduduk, perlu dilakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penyeimbangan persebaran penduduk, optimalisasi pembangunan keluarga, dan penataan administrasi kependudukan; bahwa pelaksanaan pembangunan kependudukan perlu diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045.