Bagian Hukum Setda Kota Pontianak yang turut tergabung dalam ribuan peserta dari seluruh Indonesia, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel SM Tower Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada…
selengkapnya...Dalam rangka memenuhi hak perlindungan anak, Pemerintah Kota Pontianak menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Pj.Wali Kota Pontianak, Drs.Ani Sofian,MM menekankan agar sosialisasi Ranham dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa.
“Sosialis…
selengkapnya...Bagian Hukum Setdako Pontianak kembali bersama Penyuluh Hukum KanwilkumHAM Kalbar melakukan Pendampingan dan pembinaan Kadarkum Pontianak Barat dalam menghadapi Lomba Kadarkum Tingkat Kota Pontianak Tahun 2024.
Audience adalah perwakilan kelompok kadarkum dari 4 Kelurahan di Kecamatan Pontianak Ba…
Bagian Hukum Setda Kota Pontianak bekerja sama dengan Kanwil KemenkumHAM Kalbar mengadakan Pembinaan Kelompok Kadarkum Kecamatan Pontianak Kota Dalam Rangka Persiapan Mengikuti Lomba Kadarkum Tingkat Kota dari Tim Kadarkum Kota Pontianak.
Kepala Bagian Hukum Setdako Pontianak, Ferry Abdi, S.H.,M…
selengkapnya...Di era digital, akses terhadap informasi hukum menjadi semakin mudah. Platform seperti JDIHN.GO.ID misalnya, menyediakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum yang mereka butuhkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku pengampu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasio…
selengkapnya...Berqurban adalah sebuah perwujudan dari nilai-nilai ketaatan, pengorbanan, empati, kepedulian, dan syukur kepada Allah SWT. Semoga setiap langkah kita dalam berkurban selalu mengandung makna yang mendalam dan membawa berkah bagi diri kita sendiri serta masyarakat sekitar.
Di hari yang istimewa ini…
innaa lillaahi Wa innaa ilaihi Rooji'uun.....
Pemerintah Kota Pontianak beserta jajaran dan staf mengucapkan duka mendalam atas berpulangnya Bapak Muhtadi bin Rahim (Ayahanda dari Bapak Drs. Ani Sofian, MM, Penjabat Wali Kota Pontianak).
Semoga Husnul Khotimah dan Alloh SWT menerima selur…
Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait produk hukum yang dihasilkan, Pemerintah Kota Pontianak menyediakan Layanan Informasi Produk Hukum melalui laman jdihkotapontianak.go.id. Namun beberapa waktu terakhir ini, laman tersebut terkadang sulit/tidak dapat diakses dengan lancar. S…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan apresiasinya kepada Tegguh Yulianto,S.IP, Lurah Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak yang berhasil mendapat penghargaan sebagai NL.P (Non Litigation Peacemaker) juga meraih penghargaan Paralegal Justice Award (PJA) dan Anubhawa Sasana Jagaddhi…
selengkapnya...BERTEMPAT DI RUANG BASEMENT KANTOR WALI KOTA SINGKAWANG
Pada 27 Mei 2024, Lurah Darat Sekip menerima penghargaan Paralegal Justice Award Tahun 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Barat dari Pj.Gubernur Kalimantan Barat yang diserahkan oleh Asisten 1 Setda Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan dira…
selengkapnya...RAPAT KOORDINASI BANTUAN HUKUM SE KALIMANTAN BARAT
Rakor Bankum Se-Kalbar Tahun 2024 mengambil tema "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi"
Menghadirkan Narasumber:
1. Dr. Hermansyah, SH, M.Hum (Ketua PMIH Untan Pontianak);
2. Dra. Eva Gantini, SH, M.Si (Kepala Di…
#Repost @bphn_kemenkumham
...
Panggilan bagi Camat di seluruh Indonesia !!!
Apresiasi bagi Camat yang bermitra kerja bersama Kepala Desa/Lurah dan secara aktif, sadar serta Inspiratif akan budaya hukum dalam mendukung program kegiatan peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum.
#BPHN #KumhamPA…
selengkapnya...1. APA ITU PARALEGAL JUSTICE AWARD?
Anugerah bagi Kepala Desa/ Lurah yang mendapatkan Anugerah Non Litigation Peacemaker dan atau Anubhawa Sasana Jagaddhita dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) merupakan penghargaan yang diberikan kepa…
selengkapnya...Selamat atas Keberhasilannya Lulus Seleksi Nasional Paralegal Justice Award 2024 (Teguh Yuliarto, S.IP (Darat Sekip, Kota Pontianak). Segera Registrasi Ulang Paling Lambat Kamis 16 Mei 2024 Pukul 16.00 WIB melalui https://bit.ly/konfirmasipesertaPJA2024
Paralegal Justice Award…
selengkapnya...Penjabat Wali Kota Pontianak, Drs.Ani Sofian,MM melantik Drs.Zulkarnain,M.Si sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pontianak. Zulkarnain saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Ani Sofian menerangkan, posisi Pj.Sekda bersifat sementara, sembari menun…
selengkapnya...Dalam upaya persiapan pengumpulan data dan pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024, Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar melakukan diseminasi HAM dengan tema indikator kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM bertempat di Ruang Rapat Walikota Pontianak …
selengkapnya...Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia saat ini memasuki masa “Pesta Demokrasi” jelang Pemilukada 2024. Sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku, memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan selama proses pemilihan umum. Pemilu dan Pemilukada yan…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen memberantas perilaku perundungan atau bullying, khususnya di lingkungan sekolah. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Drs.Ani Sofian,MM mengimbau para guru dan orang tua untuk menjaga perilaku anak-anak.
“Saya juga mengingatkan, ada aturan tentang …
selengkapnya...Peneliti Ahli Madya Balitbang HAM, Edward James Sinaga dan Analis Kebijakan Muda Edy Sumarsono yang didampingi oleh Kabid.HAM KemenkumHAM Kalbar Kristiana Meinalita Samosir, SH, MH melakukan kunjungan ke Bagian Hukum Setda Kota Pontianak dan diterima oleh JFT Perancang Perundang-undangan Ahli Muda …
selengkapnya...Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak untuk tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar sepuluh persen atau sekitar Rp 34,6 miliar. Inovasi penggunaan teknologi ternyata memberikan dampak yang positif bagi peningkatan pajak daerah. Penjabat Wali Kota Pontianak Drs.Ani Sofian,MM mengatakan, inova…
selengkapnya...Pada hari Senin 15 Januari 2024, Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkumham Kalbar Dini Ardianti, SH, MH, Penyuluh Hukum Pertama Reihan Rizki Pratama, SH beserta Kasubbid.Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Henni Oktora Widiastuti, SH, M.Kn melakukan koordinasi dengan Kepala Bagia…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak meraih prestasi gemilang dengan menerima penghargaan bergengsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan nilai tertinggi, kategori “Eka Acalapati.” Penghargaan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manus…
selengkapnya...Bagian Hukum Setdako Pontianak menggelar Acara Pisah Sambut Pejabat Struktural Eselon III/a yaitu Kepala Bagian pada hari Senin (2/01/2024).
Bertempat di ruang rapat kecil, acara tersebut dihadiri oleh seluruh ASN Bagian Hukum. Kegiatan diawali dengan pesan dan kesan dari perwakilan ASN Ba…
selengkapnya...Berkenaan dengan Program Kerja Bidang Hak Asasi Manusia, Bagian Hukum Setda Kota Pontianak bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat, mengadakan rapat koordinasi di ruangan rapat Walikota Pontianak untuk melakukan review penilaian Kabupaten Kota Peduli H…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak melalui Bagian Hukum Setda Kota Pontianak kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) kepada ASN tentang PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN oleh BPJS KESEHATAN pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen memperbaiki persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan,SH menyebut, saat ini, jumlah kepesertaan BPJS yang ditanggung APBD di Kota Pontianak ada sekitar 170 ribu orang. Dari angka itu, menurutnya, masih t…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Rancangan Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp1,881 triliun dari APBD murni sebelumnya sebesar Rp1,830 triliun.
"Maka pada hari ini sampailah kita pada satu kesepakatan persetujuan DPRD Kota Po…
selengkapnya...Dalam rangka Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum se-Kecamatan Pontianak Selatan, Pemerintah Kota Pontianak selaku Pembina Kelurahan Sadar Hukum di derah bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkumham Kalbar) melakukan Penyuluhan Hukum di ruang rapat…
selengkapnya...Enam usulan rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak telah disetujui untuk ditetapkan menjadi perda.
Keenam perda tersebut adalah:
Dalam rangka Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum se-Kecamatan Pontianak Kota, Pemerintah Kota Pontianak selaku Pembina Kelurahan Sadar Hukum di daerah, bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar melakukan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2023 bertempat di ruang rapat Walikot…
selengkapnya...Bagian Hukum Setda Kota Pontianak kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 di Ruang Rapat Walikota Pontianak. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pontianak, Iwan Amriady, AP, M.Si…
selengkapnya...Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak telah menyampaikan pandangan umumnya atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 pada hari Selasa (20/6/2023) kemaren. Atas pandangan umum tersebut, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan,SH menyampaika…
selengkapnya...Wali Kota Pontianak, Ir.H.Edi Rusdi Kamtono,MM,MT menyampaikan pidato pengantar penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, hari Senin (19/6/2023).
Wali Kota menerangkan, penya…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak kembali bersinergi dengan Bidang Hukum dan Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam kegiatan penyuluhan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Aula Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya guna menjadikan hu…
selengkapnya...Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM bersama Mahkamah Agung, didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melaksanakan kegiatan Paralegal Academy yang merupakan rangkaian dari Paralegal Justice Award 2023.
… selengkapnya...Dalam rangka pembinaan kepada Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kecamatan Pontianak Tenggara guna meningkatkan kesadaran hukum di wilayah tersebut, Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan Kanwil KemenkumHAM Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Penyuluhan di Aula Kecamatan Po…
selengkapnya...Bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah ke-27 dan Hari Pendidikan Nasional, Wali Kota Pontianak, Ir.H.Edi Rusdi Kamtono,MM,MT meminta ASN Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja agar pelayanan kepada masyarakat lebih semakin optimal. Ia juga berpesan agar seluruh Perangkat…
selengkapnya...Sebanyak 35 rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak saat Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2022, di Gedung DPRD Kota Pontianak, hari Selasa (18 April 2023…
selengkapnya...Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, SH menyampaikan jawaban Wali Kota Pontianak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak. Ketiga Raperda itu adalah Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Raperda Bangunan Gedung dan Raperda Penyelengga…
selengkapnya...DPRD Kota Pontianak mengusulkan tiga Rancangan Peraturan Daerah inisiatif. Ketiga Raperda itu adalah Raperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, Raperda Pengaturan Pelaku Usaha yang Potensial dengan menggunakan Tapping Box dan Raperda Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Susun (Rusu…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan usulan tiga Rancangan Peraturan Daerah. Ketiga Raperda itu adalah:
Wali Kota Pontianak, Ir.H.Edi Rusdi Kamtono,MM,MT menjelaskan bahwa penyampaian usulan tiga…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak melalui Bagian Hukum Setda Kota Pontianak kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Walikota Pontianak. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman dan…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak kembali bekerja sama dengan Bidang Hukum dan Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar dengan menggelar kegiatan penyuluhan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Aula Kecamatan Pontianak Timur pada hari Rabu (15/03/2023).
Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Zamni Ratl…
selengkapnya...Untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah berkaitan dengan peran Jaksa sebagai Pengacara Negara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indon…
selengkapnya...Pada hari Rabu, 15 Fabruari 2023 Bagian Hukum Setda Kota Pontianak kembali mengadakan rapat pengisian kuisioner untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dengan pemateri Kasubbid.Pemajuan HAM pada Kanwil KemenkumHAM Kalbar (Kristiana Meinalita Samosir, SH, MH). Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pem…
selengkapnya...Berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HAM-HA.02.01.01 pada tanggal 06 Januari 2023, hal Pemberitahuan Awal Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2023 ini akan melaksanakan penilaian at…
selengkapnya...Wali Kota Pontianak, Ir.H.Edi Rusdi Kamtono,MM,MT menyampaikan pendapat akhirnya terkait empat Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak. Empat Raperda tersebut tentang :
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan,SH menyampaikan jawaban Wali Kota Pontianak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah. Keempat Raperda itu adalah:
Empat Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak diusulkan menjadi Perda. Keempat Raperda tersebut adalah :
Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang oleh Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan. Perubahan tersebut di antaranya adalah target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapa…
selengkapnya...Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan 2022 - 2023 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, pada hari Rabu (2 nov 2022). Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum untuk penyusunan APBD Kota Pontianak tahun 2023. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, SH menyampaikan ucapan terima…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak melalui Bagian Hukum Setda Kota Pontianak melaksanakan kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Walikota Pontianak. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman dan pen…
selengkapnya...Dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Bagian Hukum Setdako Pontianak bersinergi dengan JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar untuk mensosialisasikan kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai Surat Edaran Kepala…
selengkapnya...Bagian Hukum Setdako Pontianak bekerja sama dengan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat kembali menggelar Penyuluhan Hukum Kepada Kelompok/Keluarga Sadar Hukum di Kantor Kelurahan Saigon, Jumat (12/08). Peserta pada kegiatan ini adalah Tri Novianti Wulandari sela…
selengkapnya...Pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2022 Pemerintah Kota Pontianak yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum Setdako kembali melakukan kerja sama dengan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dengan menggelar Penyuluhan Hukum Kepada Kelompok/Keluarga Sada…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak kembali bekerja sama dengan Bidang Hukum dan Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Aula Kecamatan Pontianak Utara (masyarakat Kel.Siantan Hilir dan Kel.Batulayang) serta di Aula Kelurahan Sian…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan Bidang Hukum dan Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Aula Kecamatan Pontianak Utara (masyarakat Kel.Siantan Hilir dan Kel.Batulayang) serta di Aula Kelurahan Siantan Hulu (mas…
selengkapnya...Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta penerapan HAM dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti HAM dalam…
selengkapnya...Bertempat di Ruang Rapat Kecil Kantor Walikota Pontianak telah dilaksanakan kegiatan Rapat Pengisian Kuisioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum 2022 oleh Bagian Hukum Setdako bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang diikuti oleh Lurah se-Kecamatan Pontiana…
selengkapnya...Bagian Hukum Setda Kota Pontianak bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat kembali melaksanakan Penyuluhan Hukum Terpadu di Aula Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (17/06/2022).
Kegiatan dibuka oleh Lurah Parit Tokaya, Asdaruddin, kemu…
selengkapnya...Pada hari Jum’at, 17 Juni 2022 di Aula Kantor Lurah BMD, tim dari Bagian Hukum Setda Kota Pontianak yang bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Kelompok Kadarkum di Kelurahan Benua Melayu Darat dan Kelurahan Benua Melayu Laut …
selengkapnya...Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Barat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta penerapan HAM dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti HAM dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga…
selengkapnya...Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat atas aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum ini sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaula…
selengkapnya...Dalam rangka mewujudkan budaya hukum masyarakat, pembentukan Kelurahan Sadar Hukum menjadi komponen yang penting. Hal ini dikarenakan dalam sebuah kelurahan sadar hukum, terdapat kelompok keluarga sadar hukum yang dengan kesadarannya sendiri untuk meningkatkan pengetahuan hukumnya dan menjadikan hu…
selengkapnya...Wali Kota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T. menyampaikan pendapat akhirnya terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah. Keempat Raperda tersebut di antaranya mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketenagakerjaan, Smart City dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Edi menyebut, m…
selengkapnya...Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum kembali melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak T…
selengkapnya...Kegiatan penyuluhan hukum dengan bekerja sama antara Bagian Hukum Setda Kota Pontianak dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum terus berlanjut, hal ini guna mewujudkan budaya hukum di mas…
selengkapnya...Di hari yang sama (Rabu, 20 April 2022) dengan tim berbeda Bagian Hukum Setda Kota Pontianak yang bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum untuk Kelompok Kadarkum di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang sudah meraih Predi…
selengkapnya...Masih dalam rangka Evaluasi dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 untuk Kelompok Kadarkum di 2 (dua) Kelura…
selengkapnya...Wali Kota Pontianak Ir.H.Edi Rusdi Kamtono,MM, MT menyambut baik pendapat dan saran fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Pontianak terkait pandangan mereka terhadap dua usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan belum lama ini.
Edi mengatakan, upaya pembentukan kedua Raperda tentang Perse…
selengkapnya...Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan,SH menyampaikan pendapat Wali Kota atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Pontianak. Kedua raperda tersebut adalah Raperda Smart City dan Raperda Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Menurut Bahasan, usulan Raperda Smart City …
selengkapnya...Wali Kota Pontianak, Ir.H.Edi Rusdi Kamtono, MM, MT menyampaikan ada beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah baik dari Pemerintah Kota Pontianak maupun usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Di antaranya:
Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Pontianak dan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar yakni Rini Setiawati, Tri Novianti, Badaruddin dan Annasya Pratiwi melaksanakan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Selasa (29/3/2022).
Tim yang dipimpin oleh Rini tersebut …
selengkapnya...Dalam Rangka Evaluasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bekerja sama dengan Bagian Hukum Setda Kota Pontianak melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum untuk Kelompok Kadarkum di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat yang sudah merai…
selengkapnya...Pemerintah Daerah Kota Pontianak khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum. Pembinaan dilakukan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum da…
selengkapnya...Kanwil Kemenkumham Kalbar melalui Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIHN melakukan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Senin (28/03/2022). Pada Tahun 2015 Kelurahan Sungai Beliung sudah meraih Predikat Kelurahan Sadar Hukum. Pembinaan…
selengkapnya...Kota inklusif merupakan satu di antara indikator Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mewujudkan hal tersebut maka sebuah kota harus memenuhi kriteria sebagai kota yang ramah terhadap kelompok disabilitas. Wali Kota Pontianak Ir.H.Edi Rusdi Kamtono,MM,MT menyatakan bahwa upaya yang dilakukan P…
selengkapnya...Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Kota tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta penerapan HAM dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti HAM dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga …
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak mengusulkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda. Keenam Raperda tersebut adalah :
Sekda Kota Pontianak, Dr.H.Mulyadi, M.Si, meminta ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk mengedepankan kewajiban sebelum menuntut hak. Hal itu beliau sampaikan pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Disiplin ASN di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Walikota, Jumat (26/11/…
selengkapnya...Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu persoalan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bendungan atau waduk, serta fasilitas lainnya adalah pengadaan tanah. Pembangunan infrastruktur yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ini membutuhkan tanah, sehingga…
PONTIANAK - DPRD Kota Pontianak menginisiasi usulan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Usulan ketiga Raperda itu adalah :
* Raperda tentang pengelolaan zakat
* Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif
* Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran …
selengkapnya...Dalam sosialisasi Kadarkum kali ini, peserta mendapat pemahaman terkait permasalahan penyalahgunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, sosialisasi ters…
selengkapnya...Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Kota tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta penerapan HAM dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti HAM dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga …
selengkapnya...Keberadaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) dinilai penting bagi masyarakat dalam memahami dan mentaati peraturan hukum yang berlaku.
Wakil Walikota Pontianak Bahasan, SH mengatakan, untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan taat aturan harus dimulai dari lingkungan terkecil …
selengkapnya...Kehadiran Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) di tengah masyarakat memiliki peran penting dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Oleh sebab itu kadarkum perlu dibekali wawasan dan pencerahan mengenai upaya perlindungan anak dan pencegahan penyalahgunaan …
selengkapnya...Guna mendorong terwujudnya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM dan untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia serta untuk menerapkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya banngsa Indonesia ber…
selengkapnya...Dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik agar setiap warga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum dan menghormati hak asasi manusia, Pemerintah Kota P…
selengkapnya...Pemerintah Kota Pontianak dan Polda Kalimantan Barat menandatangani Naskah Nota Kesepahaman Tentang Integrasi CCTV di Kota Pontianak. Penandatanganan ini dihadiri Walikota Pontianak, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Kepala Dinas Perhubungan, Plt.Kadis Kominfo, Asisten Perekonomian dan Pemban…
selengkapnya...Untuk mendorong terwujudnya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM dan untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia serta untuk menerapkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya banngsa Indones…
selengkapnya...Kepada Walikota Pontianak Ir.H.Edi Rusdi Kamtono, MM, MT fraksi-fraksi di DPRD Kota Pontianak menanyakan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari Rabu…
selengkapnya...Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2020-2021, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 beragendakan : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak mengenai :
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pon…
selengkapnya...Pontianak, Dalam rangka mendukung tegaknya pelaksanaan protokol kesehatankepada masyarakat dan ASN khususnya terkait 4M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan) dapat berjalan dengan baik yang diharapkan mampu menekan dan mengendalikan penyebaran Covid-19 …
selengkapnya...Walikota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM, MT menyampaikan pendapat akhir terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kesebelas Raperda tersebut ada yang baru dan ada pula yang merupakan revisi dari perda yang sudah ada sebelumnya. Walikota menyatakan bahwa dengan telah diteta…
selengkapnya...Tujuh fraksi DPRD Kota Pontianak menyampaikan pandangan terhadap 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu : raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga, raperda Pengelolaan Sampah, raperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, raperd…
selengkapnya...Dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik agar setiap warga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum dan menghormati hak asasi manusia, Pemerintah Kota P…
selengkapnya...Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum ditengah masyarakat, serta mengimplementasikan kegiatan hukum dan untuk mewujudkan komitmen dari Pemerintah Kota Pontianak agar semua lapisan masyarakat memahami, menguasai dan…
selengkapnya...Pontianak, Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada ASN di Kota Pontianak agar lebih mengetahui dan memahami tentang Interprestasi dan penerapan Hukum Oleh Pejabat TUN Dalam Persfektif “Lex Specialis Derogate Legi Generali “, pada hari Selasa, tanggal 26 Mar…
selengkapnya...Pontianak, Dalam rangka mendukung Program Nasional sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 , pada tanggal 18 Maret 2019, Bagian Huku…
selengkapnya...