EMPAT RAPERDA DIUSULKAN DI ANTARANYA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SMART CITY

iwan
30 Mar 2022 10:59
  • Berita

Wali Kota Pontianak, Ir.H.Edi Rusdi Kamtono, MM, MT menyampaikan ada beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah baik dari Pemerintah Kota Pontianak maupun usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Di antaranya:

  • Raperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  • Raperda Ketenagakerjaan;
  • Raperda Smart City; dan
  • Raperda Penataan Pedagang Kaki Lima.

Diusulkannya raperda PBG sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Perlahan PBG ini secara bertahap akan menggantikan status Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Nantinya jika PBG sudah disahkan, maka retribusinya akan masuk ke kas daerah sehingga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar beliau usai Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ APBD 2021 dan usulan sejumlah raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (30/3/2022).

Wali Kota juga menyampaikan terkait capaian dan penghargaan yang telah diperoleh Pemkot Pontianak selama setahun terakhir. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 20 penghargaan diterima dan didominasi penghargaan dari Kementerian atau tingkat nasional. “Tadi juga disampaikan capaian-capaian yang terukur, seperti pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, stunting, dan lainnya. Indikatornya telah pada trend yang positif meski di tengah pandemi Covid19,” jelasnya.

Pemkot Pontianak akan melanjutkan program yang sempat tertunda akibat pandemi. Mulai dari sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan destinasi wisata Tugu Khatulistiwa yang direncanakan akan dibangun Planetarium Matahari. “Di Tugu Khatulistiwa itu harusnya wisata berbasis astronomi, artinya peristiwa alam. Itu akan kita jadikan suatu destinasi wisata sekaligus edukasi,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin,SH mengatakan ada empat usulan raperda yang harus segera dilaksanakan, khususnya raperda tentang Smart City. Dia menilai bahwa selama ini program Smart City di Kota Pontianak sudah berjalan, namun belum memiliki landasan hukum daerah yang kuat. “Jadi kita siapkan payung hukumnya, agar segera terwujud Pontianak Smart City,” pungkasnya.