Perwa Nomor 8 Tahun 2026

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, transparan, objektif, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas tata kelola perpajakan daerah, diperlukan pemanfaatan sistem elektronik dalam perekaman dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam pemanfaatan Sistem Elektronik Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah guna mewujudkan tertib administrasi perpajakan, mempercepat dan meningkatkan akurasi pelaporan data transaksi, mempermudah penghitungan pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, meminimalisir kehilangan potensi pajak, serta mendukung pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi, dan pemeriksaan pajak daerah secara efektif, transparan, tertib, dan akuntabel.

Mencabut Peraturan Walikota Pontianak Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Penerapan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Online