Perda Nomor 1 Tahun 2026

Bahwa dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara dan melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan negara hukum dan pemenuhan akses keadilan (access to justice); oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan daerah dalam mendukung pemberian bantuan hukum secara litigasi maupun nonlitigasi di Kota Pontianak.