Perda Nomor 1 Tahun 2025

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta untuk memenuhi kewenangan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan; oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan daerah dalam mendukung penguatan usaha mikro di Kota Pontianak.