Pemerintah daerah diminta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia. Pesan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah di Bidang HAM yang digelar di Hotel Swiss-Belinn, Kota Singkawang, Kamis (13/11/2025).

Rapat kerja yang dihadiri oleh Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto serta para Kepala Daerah se-Kalimantan Barat itu menjadi ruang konsolidasi bagi daerah dalam memperkuat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di seluruh lini pembangunan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyebutkan bahwa arah pembangunan daerah harus berangkat dari prinsip keadilan dan kesetaraan. Menurutnya, kemajuan ekonomi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. “Capaian pembangunan bukan sekadar angka statistik, tapi bagaimana setiap warga merasakan manfaatnya secara adil,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar pada tahun 2025 mencapai 72,09, naik 0,90 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk angka kemiskinan menurun menjadi 6,16 persen dan tingkat ketimpangan pengeluaran berada di angka 0,319 yang menunjukkan pemerataan yang lebih baik.

Ia mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah di bidang HAM. “Kita masih menghadapi tantangan serius seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya berperspektif HAM,” katanya. Ia juga menilai, forum seperti rapat kerja ini penting sebagai langkah konkret untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan yang inklusif. “Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tapi pelayanan yang manusiawi dan bermartabat,” ujarnya.