Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak. Persetujuan ditandai dengan penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (24/11/2025).

Dalam struktur anggaran yang disepakati, APBD Pontianak 2026 ditetapkan sebesar Rp2,092 triliun, dengan rincian pendapatan daerah Rp2,062 triliun, belanja daerah Rp2,073 triliun, serta pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan Rp30,67 miliar dan pengeluaran Rp19,27 miliar.

“Setelah melalui serangkaian pembahasan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, akhirnya kita mencapai kesepakatan bersama,” ujar Edi.

Edi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan Raperda APBD 2026. Ia menilai kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan optimal demi percepatan pembangunan kota.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyebut kesepakatan APBD 2026 merupakan komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan penyesuaian anggaran nasional. Pemangkasan transfer pusat, menurutnya, membuat pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas secara lebih selektif.

“Kita harus menyesuaikan dengan kondisi pemotongan anggaran dari pusat. Karena itu, fokus kami adalah menentukan program prioritas yang benar-benar harus didahulukan,” jelasnya.

Bebby menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tetap mengacu pada RPJMD, terutama visi dan misi Wali Kota Pontianak terkait penanganan banjir. Penguatan sistem drainase kota pun tetap menjadi agenda utama.

Terkait potensi dampak penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) terhadap investasi, ia mengakui beberapa program mungkin tidak bisa berjalan serentak. Namun, upaya menarik investasi tetap terus dilakukan agar laju pembangunan tidak melambat signifikan.

“Tidak semua hal bisa dilakukan dalam waktu bersamaan, tetapi upaya menghadirkan investasi baru tetap berjalan. Praktik terbaik harus diterapkan agar dampaknya tidak terlalu besar bagi daerah,” tutupnya.