Pemerintah Kota Pontianak melalui Bagian Hukum Setdako Pontianak melaksanakan Rapat Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Pontianak Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Jum'at (14/8).

Rapat evaluasi ini menjadi momentum untuk meninjau hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat. Evaluasi dilakukan agar pengelolaan JDIH ke depan semakin tertib, terpadu, informatif, serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan dokumen hukum.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi mencakup berbagai aspek pengelolaan JDIH, mulai dari kelengkapan dan kualitas dokumen hukum, pengelolaan basis data, pemutakhiran informasi, hingga penyajian produk hukum melalui sistem JDIH. Hal tersebut sejalan dengan tujuan JDIH Kota Pontianak dalam menyediakan akses terhadap peraturan dan dokumen hukum serta mendukung transparansi dan literasi hukum masyarakat.

Melalui rapat tersebut, hasil penilaian diharapkan tidak hanya menjadi tolok ukur capaian kinerja, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah-langkah perbaikan. Setiap kekurangan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti melalui peningkatan koordinasi, pemenuhan data dukung, pembaruan dokumen, serta optimalisasi pengelolaan JDIH pada perangkat daerah terkait.

Pengelolaan JDIH yang baik memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan memberikan kepastian akses terhadap informasi hukum. Ketersediaan dokumen hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala akan membantu aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai produk hukum daerah.

Rapat evaluasi ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pengelola JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan strategi dan tindak lanjut perbaikan sehingga kinerja pengelolaan JDIH pada periode berikutnya dapat semakin optimal.

Dengan adanya evaluasi secara berkala, Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. JDIH diharapkan terus berkembang sebagai sarana penyediaan informasi hukum yang terpercaya sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.